Sejarah Singkat Gampong Lampaya

Asal-Usul dan Masa Kerajaan

Nama Lampaya berasal dari julukan "Lham Paya" yang berarti "Rawa yang Dalam", merujuk pada kondisi geografis wilayahnya yang memiliki rawa dalam namun pemukiman yang cukup tinggi. Gampong ini sudah berdiri sejak masa Kerajaan Aceh dan menjadi pusat pendidikan agama melalui Pesantren Lampoh Tapang yang dipimpin oleh Tengku Chik Lampaya.

Masa Penjajahan (Belanda & Jepang)

• Belanda (1942): Saat Jepang masuk menyerang Belanda, masyarakat Lampaya sempat mengungsi ke wilayah Weng Liweut. Setelah Belanda kalah, Aceh dikuasai Jepang dan Gampong Lampaya sempat dibakar hingga hancur.

• Jepang (1942–1945): Masa ini merupakan masa tersulit di mana masyarakat hidup dalam kelaparan dan kemiskinan. Namun, terdapat sisi unik sejarah di mana terdapat dua bengkel raksasa (di Lapan Lima dan Pulo Lacon) yang memproduksi alat rumah tangga dan memperbaiki senjata meriam peninggalan Jepang.

• Perjuangan Kemerdekaan: Pemuda Lampaya membentuk pasukan Laskar Rakyat yang dilatih oleh mantan tentara Jepang (Tuan Kerewa). Pasukan ini bergabung dengan Divisi Rencong untuk bertempur di Medan Area melawan kembalinya Belanda.

Masa Paska Kemerdekaan dan Musibah Tsunami

Setelah Indonesia merdeka, kehidupan masyarakat berangsur damai. Lampaya sempat meraih prestasi sebagai juara II Siskamling tingkat provinsi pada tahun 1982. Namun, pada 26 Desember 2004, gampong ini hancur total akibat musibah Tsunami. Masyarakat harus mengungsi selama beberapa bulan sebelum akhirnya kembali membangun gampong dengan bantuan Pemda, NGO lokal, dan internasional.

Sejarah Kepemimpinan (Keuchik)

Kepemimpinan di Lampaya telah melewati berbagai fase regulasi, mulai dari aturan Belanda (Indische Staatsregering) hingga aturan Jepang (Osamu Seirei). Berikut adalah daftar pemimpin (Keuchik) yang tercatat:

1. Muhammad Ali: Masa penjajahan Belanda.

2. Muhammad Daud (1945–1964): Menerapkan hukum adat Reusam.

3. Makam (1965–1972): Dikenal karena kepemimpinan yang penuh empati.

4. H. Zainun Hs. (1973–1985): Menjabat selama dua periode.

5. Abdullah Ali (1986–1990): Mantan TNI yang disiplin.

6. Burhanuddin Abdullah (1991–2007): Memimpin selama 16 tahun di masa konflik Aceh.

7. Nasruddin AR. (2007–2013): Masa pembangunan kembali pasca tsunami.

8. Ibnu, S.Sos. (2015–2021): Fokus pada pembenahan administrasi dan partisipasi warga.

9. Fadli Amri (2021–2022): Mengedepankan transparansi anggaran melalui Musrenbang.